Inara Rusli, figur publik yang juga mantan istri penyanyi Virgoun, baru-baru ini dilaporkan mengalami tekanan mental serius, termasuk depresi, akibat rentetan hujatan dan cibiran publik yang terus-menerus. Kondisi ini muncul setelah serangkaian keputusan pribadi dan masalah hukum yang ia hadapi, menyoroti kerentanan selebriti terhadap toksisitas digital di Indonesia.
Puncak gelombang kritik yang menimpa Inara Rusli terjadi pasca keputusannya untuk melepas cadar pada Mei 2023, yang ia nyatakan sebagai upaya untuk kembali mencari nafkah demi ketiga anaknya setelah proses perceraian. Namun, langkah ini justru memicu polarisasi di kalangan warganet, dengan sebagian mencibir dan menudingnya "pamer" atau "centil". Inara Rusli secara terbuka menyatakan kesedihannya atas komentar-komentar negatif tersebut, bahkan sampai menitikkan air mata dalam sebuah kesempatan. "Seandainya saja mereka tahu beberapa tahun ke belakang apa saja yang aku korbankan," ujarnya, menyoroti pengorbanan pribadinya selama ini.
Belakangan, tekanan psikologis yang dialami Inara dilaporkan semakin memburuk menyusul dugaan penipuan dalam sebuah pernikahan siri dan laporan polisi yang menyertainya. Sahabat sekaligus kuasa hukumnya, Marissya Icha, mengkonfirmasi bahwa Inara berada dalam fase sulit dan mengalami tekanan mental yang berat, yang disebut-sebut sebagai depresi.
Fenomena hujatan daring dan dampaknya terhadap kesehatan mental bukan hal baru di ekosistem digital Indonesia. Data UNICEF tahun 2020, yang juga dikutip oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pada 2022, menunjukkan bahwa 45 persen remaja Indonesia berusia 14-24 tahun pernah mengalami perundungan daring. Angka ini bahkan meningkat menurut pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid pada Juli 2025, yang menyebutkan 48 persen anak Indonesia yang mengakses internet telah menjadi korban cyberbullying, menegaskan bahwa ini adalah masalah serius yang berdampak pada psikis anak.
Para ahli psikologi menyoroti bahaya mempublikasikan masalah pribadi di media sosial. Psikolog Intan Erlita memperingatkan bahwa curhat di ruang publik dapat membuka pintu bagi komentar negatif yang justru memperkeruh situasi, alih-alih mendapatkan empati. Hal ini didukung oleh temuan dalam kajian ilmiah yang mengindikasikan bahwa kebencian di media sosial dapat menyebabkan stres psikologis, depresi, penurunan harga diri, dan gangguan hubungan sosial. Anonymitas di balik layar juga seringkali membuat individu merasa bebas melontarkan ujaran kebencian tanpa konsekuensi nyata, memperparah lingkungan digital yang kurang berempati. Bahkan, dampak jangka pendek dari ujaran kebencian bisa berupa pusing, sakit kepala, hipertensi, dan dalam kasus ekstrem, berujung pada tindakan bunuh diri.
Kondisi yang dialami Inara Rusli merefleksikan tantangan besar yang dihadapi figur publik di era digital, di mana batasan antara ruang pribadi dan publik semakin kabur. Komdigi telah berupaya menanggulangi masalah ini dengan melakukan takedown konten bermuatan kekerasan dan perundungan, serta menekankan pentingnya edukasi masif. Pemerintah juga berpegang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3) yang mengatur larangan penghinaan dan pencemaran nama baik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang mewajibkan platform digital melindungi pengguna dari konten merugikan. Namun, kasus Inara Rusli menunjukkan bahwa kerangka hukum dan kebijakan saja tidak cukup untuk mengatasi masalah mentalitas digital yang masih rendah di masyarakat. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rachma Ayuningtyas, menyebutkan bahwa indeks adab digital Indonesia yang rendah merupakan penyebab utama maraknya cyberbullying.
Implikasi jangka panjang dari fenomena ini melampaui individu selebriti. Tekanan konstan yang dialami figur publik dapat berdampak pada kesejahteraan mental mereka secara keseluruhan dan mempengaruhi keputusan karier. Lebih luas lagi, kasus semacam ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat dan pembuat kebijakan tentang urgensi membangun etika digital yang lebih kuat, mempromosikan literasi media yang komprehensif, dan menyediakan dukungan kesehatan mental yang memadai bagi korban cyberbullying. Tanpa upaya kolektif, ruang digital akan terus menjadi arena yang rentan terhadap dampak psikologis destruktif.
