Komika Pandji Pragiwaksono menghadapi gelombang desakan permintaan maaf dan laporan polisi setelah materi stand-up comedy terbarunya yang bertajuk "Mens Rea" dinilai melecehkan ibadah salat dan menyinggung organisasi keagamaan. Kontroversi ini mencuat setelah pertunjukan yang digelar pada 30 Agustus 2025 di Indonesia Arena, Senayan, dan kemudian disiarkan di platform digital pada 27 Desember 2025, menuai kecaman dari berbagai pihak.
Founder Indonesian Cyber, Muannas Alaidid, menjadi salah satu pihak yang mengecam keras materi tersebut, menilainya telah melampaui batas kebebasan berekspresi karena menjadikan praktik ibadah salat sebagai bahan candaan. Muannas bahkan mengingatkan rekam jejak Pandji yang sebelumnya pernah menuai kritik terkait materi yang menyinggung Suku Toraja. Ia menekankan bahwa polemik kali ini jauh lebih serius karena menyentuh ranah ibadah fundamental dalam Islam, bahkan menyebut Pandji "mengumpulkan puluhan ribu orang untuk mengajak mereka menertawakan sholat dan ormas Islam."
Desakan permintaan maaf juga datang dari Forum Ulama Nusantara yang berencana melaporkan Pandji ke polisi atas dugaan penistaan agama. Ketua Forum Ulama Nusantara, Nur Shollah Bek alias Wan, menyatakan bahwa menjadikan salat sebagai bahan lelucon berpotensi melukai perasaan umat Islam dan langkah hukum diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral. Materi yang dipersoalkan menyinggung kriteria pemimpin yang rajin beribadah, khususnya salat, yang dianggap merendahkan nilai agama. Habib Rizieq Shihab juga mendesak Pandji untuk meminta maaf kepada umat Islam dan menuntut Netflix menghapus bagian materi "Mens Rea" yang diduga menistakan agama, bahkan mengancam akan mendorong Front Pembela Islam (FPI) untuk menyiapkan laporan jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi. FPI sendiri telah mengeluarkan pernyataan sikap resmi yang menuding Pandji menistakan syariat salat dan mengutip QS At-Taubah ayat 65-66 yang mengecam perbuatan memperolok-olok Allah, ayat-ayat-Nya, Rasul-Nya, serta simbol-simbol agama.
Sejumlah laporan polisi telah dilayangkan terkait materi "Mens Rea" ini. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari Pergerakan Pemuda Muslim Nusantara (PPMN) Jakarta pada 12 Januari 2026, yang menduga Pandji melanggar Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama serta Pasal 28 ayat (2) UU ITE terkait penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan kebencian berbasis SARA. Di Malang, dua kelompok masyarakat, termasuk Aliansi Literasi Akademisi Muslim (ALAM), juga resmi melaporkan Pandji ke Polresta Malang Kota dengan dasar bahwa "salat adalah tiang agama. Ketika itu dijadikan bahan candaan, banyak pihak merasa keberatan."
Kutipan materi yang menjadi sorotan antara lain pernyataan Pandji yang mempersoalkan relevansi memilih pemimpin berdasarkan ibadah salatnya, diikuti dengan analogi humor tentang pilot Garuda Indonesia yang disyaratkan tidak pernah bolong salatnya, dan candaan tentang "rapatkan saf, kita salat safar berjamaah" saat turbulensi pesawat. Humor ini dianggap menyentuh wilayah agama yang sakral dan menimbulkan rasa terhina bagi umat Islam.
Kontroversi ini menambah daftar kasus komedian yang tersandung dugaan penistaan agama di Indonesia. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengimbau komedian untuk berhati-hati dalam melawak yang menyinggung agama. Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, dalam konteks "Mens Rea", menyatakan bahwa humor Pandji adalah bentuk kritik sosial yang menyentil tanpa bermaksud menghina, dan berharap konten Pandji tidak berujung pada kriminalisasi atau pembungkaman, karena kritik dianggap sebagai bagian dari muhasabah diri. Meskipun demikian, ia juga pernah menegaskan bahwa candaan agama dalam kampanye tidak lucu.
Pandji Pragiwaksono sendiri belum memberikan respons resmi terkait laporan polisi terbaru ini. Namun, komika Arie Kriting berpendapat bahwa materi Pandji tidak berada dalam ranah yang bisa diproses secara hukum dan menyarankan pelapor untuk menonton pertunjukan secara utuh guna memahami konteks menyeluruh. Pandji sebelumnya pernah meminta maaf atas candaannya tentang adat Toraja pada tahun 2025, mengakui materi tersebut "ignorant" dan siap menghadapi proses hukum negara serta adat. Kasus "Mens Rea" ini kembali memicu perdebatan mengenai batas-batas kebebasan berekspresi dalam seni komedi di Indonesia, di tengah meningkatnya sensitivitas terhadap isu-isu SARA.
