Dokter Tiffani, yang dikenal publik dengan panggilan Doktif, menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan secara menyeluruh di persidangan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam laporan yang diajukan oleh dokter kecantikan dan pengusaha Richard Lee. Kesiapan ini menandai fase krusial dalam pertarungan hukum antara dua tokoh yang kerap bersinggungan di ranah media sosial dan industri kecantikan, dengan implikasi signifikan terhadap praktik peninjauan produk daring dan kebebasan berekspresi di Indonesia.
Penetapan status tersangka terhadap Doktif berawal dari laporan polisi yang diajukan oleh Richard Lee pada bulan Mei 2023, terkait dugaan pencemaran nama baik dan/atau informasi dan transaksi elektronik (ITE). Laporan tersebut diajukan setelah Doktif, yang merupakan seorang dokter dan memiliki pengaruh di media sosial, mengunggah konten yang diduga mengkritik atau mempertanyakan produk kosmetik yang terafiliasi dengan Richard Lee. Pengacara Richard Lee saat itu menyatakan bahwa unggahan Doktif mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik yang merugikan kliennya.
Pihak kepolisian, setelah serangkaian penyelidikan dan pengumpulan bukti, kemudian meningkatkan status Doktif dari saksi menjadi tersangka pada awal Desember 2025. Menanggapi hal ini, Doktif melalui kuasa hukumnya, dr. M. Raziv, menyampaikan bahwa kliennya menghormati proses hukum dan akan kooperatif. Pernyataan "buka-bukaan" di sidang menunjukkan niat Doktif untuk menjelaskan secara detail duduk perkara dari perspektifnya, yang diharapkan dapat memperjelas konteks di balik unggahan yang menjadi pangkal masalah.
Konflik antara Richard Lee dan sejumlah individu yang mengulas atau mengkritik produk kecantikan bukan merupakan fenomena baru. Beberapa kasus serupa sebelumnya juga telah mencapai ranah hukum, menyoroti ketegangan antara kepentingan bisnis dan hak konsumen untuk mendapatkan informasi atau ulasan jujur. Kasus Doktif ini menambah panjang daftar perselisihan yang berakar dari interaksi di platform digital, memperlihatkan tantangan dalam menyeimbangkan antara perlindungan reputasi individu atau merek dengan kebebasan berpendapat.
Implikasi dari kasus ini melampaui kedua individu yang terlibat. Proses persidangan Doktif akan menjadi sorotan, khususnya mengenai interpretasi hukum terkait pencemaran nama baik dan UU ITE dalam konteks ulasan produk atau kritik daring. Hasil putusan dapat menetapkan preseden penting mengenai batas-batas ekspresi di media sosial, terutama bagi para influencer atau content creator yang kerap memberikan ulasan produk. Ini juga dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan dan individu bereaksi terhadap kritik daring di masa mendatang, berpotensi memicu lebih banyak tindakan hukum atau sebaliknya mendorong pendekatan yang lebih transparan dalam menanggapi umpan balik publik. Para pelaku industri kecantikan dan konsumen akan mencermati bagaimana sistem peradilan menavigasi kompleksitas antara hak individu untuk menyampaikan pendapat dan kewajiban untuk tidak merugikan reputasi orang lain melalui platform digital.
