
Pekan ini, selebriti Dilan Janiyar menyalurkan bantuan dana sebesar Rp 100 juta kepada korban banjir bandang di sejumlah kabupaten di Aceh, bergabung dengan gelombang solidaritas nasional di tengah krisis hidrometeorologi yang melumpuhkan sebagian besar provinsi tersebut sejak akhir tahun 2025. Sumbangan pribadi ini datang saat upaya pemulihan pasca-bencana memasuki fase krusial, menyusul kerusakan parah dan dampak kemanusiaan yang meluas di wilayah Serambi Mekah.
Banjir dan longsor yang dipicu curah hujan ekstrem telah menghantam Aceh, mengakibatkan korban jiwa yang signifikan dan kerugian material yang menembus triliunan rupiah. Data terakhir per 9 Januari 2026 mencatat total 1.182 korban meninggal dunia akibat bencana di Aceh dan Sumatra, dengan 231 kematian teridentifikasi di Aceh Utara saja. Lebih dari 217.780 jiwa masih mengungsi di berbagai titik penampungan di Aceh. Pemerintah telah menyatakan 25 desa di Aceh dan Sumatra Utara hilang dan tidak dapat dihuni lagi akibat perubahan bentang alam yang ekstrem.
Dampak ekonomi dari bencana ini sangat besar. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan kerugian ekonomi nasional mencapai Rp 68,67 triliun, dengan kerugian regional Aceh sendiri mencapai Rp 2,04 triliun. Di sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal, kerusakan mencapai skala masif. Lebih dari 89.582 hektare lahan sawah terdampak banjir di seluruh Aceh, dengan kerugian ditaksir mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Di Aceh Tengah, 12.638 hektare kebun kopi yang merupakan komoditas unggulan rusak parah akibat banjir bandang pada 26 November 2025, mengancam mata pencarian ribuan petani Gayo. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Timur mencatat kerugian di wilayahnya saja mencapai Rp 5,39 triliun, mencakup kerusakan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur.
Bantuan Dilan Janiyar menambah daftar panjang dukungan dari kalangan publik figur yang tergerak oleh skala bencana. Sebelumnya, sejumlah artis lain seperti Rachel Vennya berhasil mengumpulkan Rp 1,7 miliar, Praz Teguh menghimpun Rp 5,1 miliar, dan Ferry Irwandi bahkan mencapai Rp 10 miliar untuk korban bencana di Sumatra. Aktor Nicholas Saputra juga terlihat langsung menyalurkan bantuan di Aceh. Fenomena filantropi selebriti ini menyoroti peran penting tokoh publik dalam memobilisasi kepedulian masyarakat, melengkapi upaya pemerintah dan lembaga kemanusiaan.
Pemerintah Indonesia, melalui Presiden Prabowo Subianto, telah meninjau langsung lokasi bencana pada 1 Desember 2025, dan menegaskan komitmen penuh untuk mempercepat penanganan, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi dalam target 100 hari. Masa Tanggap Darurat di Aceh Utara telah berakhir pada 5 Januari 2026, dan pemerintah setempat telah menetapkan status transisi darurat menuju pemulihan selama satu bulan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengemukakan rencana relokasi kolektif bagi warga yang desanya tidak bisa ditempati lagi, serta bantuan pembangunan rumah sebesar Rp 60 juta per keluarga bagi yang memilih pindah mandiri.
Namun, penanganan bencana ini tidak luput dari kritik. Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menyoroti perpanjangan masa tanggap darurat di Aceh sebagai indikasi kegagalan negara dalam penanganan banjir dan longsor Sumatra. Mereka mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan status darurat bencana nasional dan melakukan refocusing anggaran APBA untuk penanganan bencana. Rudi Putra, Pendiri Forum Konservasi Leuser (FKL), menekankan bahwa bencana ini menjadi pengingat pentingnya perlindungan Kawasan Ekosistem Leuser untuk mencegah penderitaan warga akibat bencana serupa di masa mendatang.
Kondisi saat ini menghadirkan tantangan kompleks, dari krisis kesehatan dan sanitasi di lokasi pengungsian hingga kebutuhan rehabilitasi psikososial bagi penyintas trauma. Kerugian infrastruktur, seperti 4.221 unit rumah rusak di Aceh Tengah dan ribuan lainnya di Aceh Timur, membutuhkan program rekonstruksi yang masif dan terencana. Upaya pemulihan jangka panjang memerlukan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat sipil, dan individu, tidak hanya untuk membangun kembali fasilitas fisik, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan komunitas terhadap ancaman bencana hidrometeorologi yang diprediksi akan terus meningkat.