Film "Diponegoro Hero: 200 Tahun Perang Jawa", karya sinema pertama bertema pahlawan nasional yang sepenuhnya diproduksi menggunakan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia, tayang perdana pada 14 Agustus 2025 di Jakarta, menandai era baru dalam industri perfilman tanah air sekaligus memicu perdebatan mengenai efisiensi produksi, hak cipta, dan masa depan pekerja kreatif. Produksi yang disutradarai oleh King Bagus dan didukung oleh Mars Media serta platform usky.ai ini diklaim menghabiskan biaya hanya sekitar Rp100 juta hingga Rp200 juta dan selesai dalam waktu satu bulan, jauh lebih rendah dan cepat dibandingkan metode konvensional yang bisa memakan biaya miliaran rupiah. Film berdurasi awal 30 menit ini, yang telah menarik perhatian publik dengan 1.205 tiket terjual habis sehari sebelum pemutaran, berusaha merekonstruksi perjuangan Pangeran Diponegoro melawan kolonial Belanda dengan detail visual dan narasi yang belum pernah ada sebelumnya.
Sejak era kemerdekaan, perfilman Indonesia telah berulang kali mengangkat kisah pahlawan nasional sebagai cerminan identitas dan semangat kebangsaan, mulai dari "Sang Pencerah" hingga "Kartini" yang umumnya melibatkan produksi kolosal dengan tim besar dan anggaran substansial. Kehadiran "Diponegoro Hero" dengan pendekatan AI mengubah paradigma tersebut, memanfaatkan teknologi untuk membangun kembali suasana kota, medan perang, hingga karakter tokoh dengan tingkat detail tinggi melalui perpaduan riset sejarah mendalam dan sinema modern. Produser King Bagus menyatakan bahwa pemanfaatan alat AI sangat efisien, cepat, dan diyakini akan semakin presisi di masa depan. Ia juga menyoroti bagaimana AI dapat menjadi jembatan untuk memperkenalkan kisah-kisah heroik kepada generasi muda, khususnya Gen Z dan Alpha, melalui medium yang lebih akrab bagi mereka. Isybel Harto, CTO dan Co-founder USKY, menambahkan bahwa platform berbasis Web3 mereka bertujuan membuka peluang bagi siapa pun untuk menjadi pembuat film, dengan memungkinkan monetisasi karya secara adil dan transparan melalui blockchain dan NFT.
Respons terhadap penggunaan AI dalam "Diponegoro Hero" menunjukkan spektrum yang beragam. Di satu sisi, film ini mendapatkan dukungan pemerintah, dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Atip Latipulhayat serta Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik turut hadir dalam gala premier, menunjukkan apresiasi terhadap penggabungan teknologi mutakhir dengan warisan sejarah. Direktur Film, Musik, dan Seni Kementerian Kebudayaan, Syaifullah Agam, secara terpisah menegaskan bahwa teknologi AI adalah ide yang tidak dapat dibendung dan dapat merevolusi cara berkreasi serta berinovasi. Bisma Fabio Santabudi, dosen film dan animasi Universitas Multimedia Nusantara, melihat AI sebagai potensi besar bagi pekerja kreatif Indonesia untuk bereksperimen tanpa terhambat biaya tinggi, sembari mengakui potensi hilangnya pekerjaan bagi penulis naskah dan seniman efek visual. Seniman VFX Amilio Garcia Leonard melaporkan penggunaan AI dapat mempersingkat pekerjaannya hingga 70% untuk draf efek visual.
Namun, adopsi AI secara luas juga memunculkan tantangan signifikan. Peneliti film Hikmat Darmawan menggarisbawahi bahwa meskipun AI adalah alat produktivitas yang sah, kehadirannya bukan revolusi ekstrem, melainkan evolusi teknologi yang menimbulkan kontroversi, terutama dalam ranah kreasi dan potensi pelanggaran hak cipta, mengingat model AI sering kali mengolah karya seni asli ciptaan manusia. Dosen Ilmu Komunikasi UMY Budi Dwi Arifianto memperingatkan tentang isu etika, hak cipta, dan ancaman terhadap profesi pekerja kreatif. Kekhawatiran ini bergema secara global, terlihat dari mogok pekerja film dan televisi di Amerika Serikat pada 2023 akibat ancaman AI terhadap kelangsungan pekerjaan. Marcella Zalianty, Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) '56, mendesak pemerintah untuk mempercepat revisi Undang-Undang Hak Cipta, karena ketiadaan payung hukum yang memadai membuat perlindungan karya kreatif rentan di era AI yang bergerak cepat. Ia menyoroti bahwa mekanisme penegakan hukum saat ini, yang diatur sebagai delik aduan, selalu tertinggal dari laju peredaran konten digital.
Dalam konteks yang lebih luas, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, telah meluncurkan AI Policy Dialogue Country Report pada Juli 2025 untuk merumuskan kebijakan AI nasional yang inklusif dan berkelanjutan, mengidentifikasi tantangan tata kelola, infrastruktur, talenta digital, dan R&D. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya juga tengah mempersiapkan mekanisme pendanaan film terintegrasi, termasuk insentif dan dana bergulir, untuk memperkuat ekosistem kreatif dan melindungi kekayaan intelektual. Masa depan perfilman Indonesia di bawah bayang-bayang AI kemungkinan besar akan menyaksikan perpaduan antara inovasi teknologi dan kebutuhan akan regulasi yang kuat. Produksi seperti "Diponegoro Hero" dapat menjadi katalisator bagi transformasi industri, mendorong efisiensi dan aksesibilitas, namun juga menuntut evaluasi mendalam terhadap dampak sosial dan ekonomi jangka panjang, terutama dalam menjaga esensi kreativitas manusia dan keberlanjutan profesi di sektor ini. Para pemangku kepentingan menghadapi tugas kompleks untuk menavigasi disrupsi ini agar AI dapat menjadi mitra yang memperkaya, bukan menggantikan, nilai seni dan budaya bangsa.
